Law File

GAMBAR ANIMASI UNTUK BBM JOKOWI-JK ADALAH KITA tema CINTA

Berikut pokok dari Visi dan Misi Ir. H. JOKO WIDODO dengan Drs. H. JUSUF KALLA Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014Visi: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong RoyongMisi: Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat......

Hirarki Sistem Norma Hukum Republik Indonesia

TEORI ADOLF MERKL (Teori das doppelte rech stanilitz) Norma memiliki 2 (dua) wajah : Norma mengadah kebawah (bersumber pada norma dibawahnya) Norma mengadah keatas (bersumber pada norma diatasnya) Akibat dari teori ini adalah : Suatu norma ada masa berlakunya tergantung pada norma diatasnya Apabila norma diatas dicabut maka norma yang ada dibawah tidak brlaku lagi TEORI HAN KELSEN ( Stutentheori ) “ general theory of law and state” Norma dalamsuatu masyarakat selalu berlapis / bertingkat / berjenjang. Setiap norma dibawah bersumber pada norma yang ada diatsnya begitu seterusnya sampai......

Fungsi Materi Muatan Dan Proses Terbentuknya Undang-Undang

Fungsi Undang-Undang dan Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) adalah: Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 yang jelas-jelas menyebutnya. Pengaturan lebih lanjut secara umum atura dasar lainnya dalam Batang Tubuh UUD 1945. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya. Pengaturan di bidang materi konstitusi. Materi muatan Undang-Undang dirimuskan dalam Pasal 8 UU No.10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut : Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang......

Noodverordeningsrecht

Presiden dapat mengeluarkan “noodverordeningsrecht” apabila dalam hal ihwal kegentingan memaksa sehubungan dengan keselamatan negara, dan sikap DPR terhadap “noodverordeningsrecht” adalah menyetujui atau menolak untuk menjadi Undang-undang dalam persidangan berikutnya, dan jika menolak untuk menyetujui, maka PERPU tersebut harus dicabut. (Pasal 22 UUD 1945 & Pasal 25 & 36 UU No.10 Th. 2004......

Fungsi & Materi Muatan Peraturan Pemerintah

Fungsi Peraturan Pemerintah adalah menyelenggarakan : Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UU yang tegas-tegas menyebutnya. Pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam UU yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Materi muatan Peraturan Pemerintah dijelaskan dalam Pasal 10 UU No.10 Th. 2004 yang berbunyi “materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagai mana mestinya”. Yang dimaksut “sebagai mana mestinya” adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur......

Status Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Menteri

Sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945, maka fungsi dari Peraturan Menteri adalah sebagai berikut: Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dibidangnya. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Presiden. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya. Materi muatan Peraturan Menteri adalah berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan......

Materi Muatan Dan Proses Terbentuknya Peraturan Daerah

Fungsi Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 136 UU No.32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut : Menyelenggaraan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Menyelenggaraan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Menyelenggaraan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Menyelenggaraan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud disini adalah tidak......

Peraturan Peninggalan Hindia Belanda Yang Masih Berlaku Di Indonesia

Peraturan Peninggalan Hindia Belanda yang masih berlaku saat ini adalah : Wet, peraturan perundang-undangan yang dibentuk dinegeri belanda yang berlaku untuk wilayah Belanda dan Hindia Belanda. Beberapa Wet yang masih berlaku di Indonesia diantaranya, Wetboek van Strafrecht (WvS) yang diterjemahkan dengan KUHP, Wetboek van Koophandel (KUHD), dan Burgerlijk Wetboek (KUH Perd.). Wet yang masih berlaku saat ini di Indonesia dalam pemakaiannya disetingkatkan dengan Undang-Undang, sehingga perubahan dan pencabutannya dengan Undang-Undang. AMvB, Algemene Maatregel van Bestuur adalah peraturan......

Produk Hukum Pemerintahan Orde Lama PENPRES Dan PERPRES

Peraturan Presiden (PERPRES) adalah peraturan yang bersumber pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan yang bersumber pada PENPRES, sedangkan Penetapan Presiden (PENPRES) adalah peraturan yang bersumber pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Fungsi Penetapan Presiden (PENPRES) sendiri saat itu adalah pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan dalam UUD 1945 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sedangkan fungsi Peraturan Presiden (PERPRES) adalah Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Penetapan Presiden (PENPRES). PENPRES sendiri digunakan sebagai bentuk Kewenangan......

Asas dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan UU No.10 Tahun 2004

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 6 UU No.10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan megandung asas sebagai berikut : pengayoman; kemanusian; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Kemudian Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan......